Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi

oleh Dino Yudha Anindita

Diploma IV STAN, dalam rangka memenuhi tugas Seminar Pemberantasan Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia seperti tidak ada hentinya, terus saja terjadi dari satu kasus ke kasus lainnya. Seakan efek jera yang diberikan oleh Lembaga Peradilan kepada para koruptor tidak berpengauh apa-apa pada calon koruptor lainnya. Bisa jadi, hukuman bagi para koruptor dianggap sangat ringan, bahkan sama saja dengan hukuman bagi mereka yang mencuri ayam atau mencopet. Hal ini sesuai dengan teori Ramirez Torres, yaitu korupsi akan terjadi bila Reward of corruption > (Penalty if caught x Prob. if caught).

Pada sebagian besar kasus, korupsi yang merebak di negeri ini berhubungan erat dengan ranah ilmu akuntansi. Misalnya dengan cara rekayasa akuntansi (creative accounting atau accounting engineering), yaitu suatu rangkaian kebijakan manajemen untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi serta teknik pembukuan tertentu yang dapat menampilkan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepentingan manajemen (Marmah Hadi, 2008). Atau juga dengan cara rekayasa keuangan (financial engineering), yaitu rangkaian kebijakan manajemen dalam melakukan transaksi sedemikian rupa sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi tampak lebih baik atau justru lebih buruk dari kondisi tanpa rekayasa keuangan (Marmah Hadi, 2008).

Ketika perilaku korup mewabah di negeri ini, profesi akuntan bisa dituding berandil besar di dalamnya. Bagaimana tidak, akuntan ibarat koki yang meramu dan mengaudit laporan keuangan pemerintah atau perusahaan swasta. Di Indonesia masih ada akuntan ”nakal” yang suka merekayasa laporan keuangan. Mereka bekerja pada badan usaha milik negara (BUMN), yang para pengelolanya korup. Ada juga yang bekerja pada badan usaha swasta yang tak sehat, namun ingin go-public. Para akuntan tersebut merekayasa laporan keuangan sehingga perusahaan yang sakit diubah menjadi sehat.

Melihat fenomena tersebut, sangat dibutuhkan resources akuntan profesional dan jujur untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan yang akuntabel. Tenaga akuntan yang profesional dan jujur ini kemudian dapat menjadi ujung tombak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, juga diperlukan resources tenaga auditor yang profesional dan jujur pula. Para pakar akuntansi dan auditing ini sangat berperan besar dalam kemajuan pemberantasan korupsi.

KPP 518 : From Bandung(an) With Love

Cahaya matahari pagi mengambang di antara kabut.  Puncak gunung Ungaran masih terbungkus selimut putih saat rombongan Gayamsari menyusuri jalan aspal yang berliku-liku.  Pasar Bandungan yang dilewati pun sudah memulai riuhnya jauh sebelum langit bersemburat warna jingga.  Satu per satu peserta Internalisasi Corporate Value (ICV) sampai di tempat pelatihan. More

Penerapan New Public Management di Indonesia (Sebuah Opini)

Depkeu

Dino Yudha Anindita
Diploma-IV Akuntansi Pemerintahan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Februari 2009

Dimuat detik.com di tautan: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/01/07/080849/1273191/471/penerapan-new-public-management-di-indonesia?882205470

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif.

Paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang luas. Tentu saja paradigma baru ini tidak lepas dari kritik, di antaranya kapitalisme dalam sektor publik dan kekhawatiran akan menggerus idealisme pelayanan publik. (http://www.kr.co.id) More

STTS (Fiktif) itu Palsu!

Oleh  :  Nurfita Kusuma Dewi

Kasus pemalsuan dokumen perpajakan masih marak terjadi di era reformasi keuangan seperti sekarang ini.  Pemalsuan dokumen yang kerap terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, terutama Pratama, adalah SSP (Surat Pembayaran Pajak), SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), atau STTS (Surat Tanda Terima Setoran) fiktif.  Ketiga jenis dokumen ini berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran atas pajak terutang.  SSP, SSB, atau STTS fiktif (palsu) ini sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tertulis oleh Wajib Pajak (WP) “nakal” bahwa mereka telah melakukan pembayaran di bank atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk.  Alih-alih uang pajak telah disetor ke kas negara, “potensi” penerimaan negara ini justru hilang tanpa diketahui rimbanya. More