STTS (Fiktif) itu Palsu!


Oleh  :  Nurfita Kusuma Dewi

Kasus pemalsuan dokumen perpajakan masih marak terjadi di era reformasi keuangan seperti sekarang ini.  Pemalsuan dokumen yang kerap terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, terutama Pratama, adalah SSP (Surat Pembayaran Pajak), SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), atau STTS (Surat Tanda Terima Setoran) fiktif.  Ketiga jenis dokumen ini berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran atas pajak terutang.  SSP, SSB, atau STTS fiktif (palsu) ini sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tertulis oleh Wajib Pajak (WP) “nakal” bahwa mereka telah melakukan pembayaran di bank atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk.  Alih-alih uang pajak telah disetor ke kas negara, “potensi” penerimaan negara ini justru hilang tanpa diketahui rimbanya.

Salah satu kasus STTS fiktif terjadi di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Semarang, Jawa Tengah.  Pada hari Rabu (6/10) seorang Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan membawa fotokopi STTS dan fotokopi printout catatan pembayaran SISMIOP.  WP ini melakukan “komplain” atas pembayaran PBB terutangnya di tahun 2007 yang belum tercantum dalam catatan pembayaran SISMIOP.  Petugas TPT pun melakukan pengecekan terhadap kedua dokumen tersebut.  Petugas TPT menanyakan lokasi pembayaran pajak terutang kepada WP untuk dicocokkan dengan tempat dan tanggal pembayaran PBB yang tercantum di dalam STTS.

Pengecekan pun berlanjut ke program SISMIOP.  Catatan pembayaran yang terekam di dalam SISMIOP pun masih sama dengan hasil printout yang dibawa oleh WP, pembayaran PBB terutang untuk tahun 2007 masih kosong.  Petugas melanjutkan konfirmasi atas kasus tersebut ke pegawai seksi Pengolahan Data dan Infomasi (PDI) yang bertugas merekam catatan pembayaran PBB berdasarkan STTS.  Pegawai PDI meminta fotokopi STTS tersebut diantar ke lantai empat untuk direkam, jika memang WP tersebut benar telah melakukan pembayaran maka pembayaran PBB untuk tahun 2007.  Saat WP diminta untuk menunggu sebentar karena fotokopi STTS tersebut akan direkam di seksi PDI, ternyata WP keberatan.  Ia memilih untuk datang lagi keesokan harinya guna mengambil hasil printout “lengkap” atas catatan pembayaran tersebut.

Sesampainya di seksi PDI, fotokopi STTS tersebut diteliti oleh pegawai perekaman.  Dan STTS itu dinyatakan fiktif!  Sekilas, fotokopi STTS tersebut tidak memiliki perbedaan dengan fotokopi STTS pada umumnya.  Tapi setelah dicek dan dicocokkan dengan dokumen-dokumen lain terkait dengan catatan historis objek pajak tersebut, ternyata memang ditemukan banyak keganjilan.  Beberapa poin keganjilan yang ditemukan oleh pegawai PDI tersebut, yang kemudian dijelaskan ke petugas TPT yang menerima STTS fiktif tersebut, adalah sebagai berikut  :

Pertama, jenis font atau huruf pada STTS fiktif tersebut berbeda dengan hasil printout STTS yang dikeluarkan oleh pihak bank.  Jenis font yang tercetak pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) maupun STTS memiliki “ciri” yang berbeda dengan jenis font pada aplikasi Microsoft Word yang kita temui pada umumnya.  Perbedaan jenis font ini sudah menjadi keganjilan tersendiri pada “fisik” STTS fiktif tersebut.

Kedua, data WP dan objek pajak yang terdapat dalam STTS fiktif tersebut dicetak menggunakan printer laser.  Sedangkan, tidak ada bank atau bank persepsi yang mencetak data STTS menggunakan printer laser.

Ketiga, cap yang dibubuhkan dalam STTS tersebut adalah cap validasi bank yang dibuat menggunakan aplikasi komputer (bukan cap basah).  Hal ini sangat jelas terlihat ketika cap pada STTS fiktif tersebut disandingkan dengan cap basah pihak bank atau bank persepsi.  Dari segi ukuran dan ciri lainnya, cap basah pihak bank memang sengaja dibuat untuk tidak mudah ditiru.  Walaupun untuk melihat perbedaan cap basah fiktif ini dibutuhkan suatu kejelian tersendiri.

Keempat, di atas STTS fiktif tersebut terdapat cap “LUNAS” yang dibubuhkan menggunakan aplikasi komputer.  Sedangkan dalam praktiknya, bank tidak pernah mencantumkan cap “LUNAS” di atas SPPT yang mereka cetak.  Cap “LUNAS” hanya ditemui pada STTS yang pembayaran PBB terutangnya dilakukan melalui BKK yang terdapat di kelurahan-kelurahan.  Tanda “LUNAS” inilah yang justru menjadi keganjilan lain dalam STTS fiktif tersebut.

Kelima, jumlah pajak terutang yang tercantum di dalam STTS tersebut adalah tiga juta sekian.  Sedangkan di tahun 2007, jumlah pajak terutang untuk objek pajak tersebut adalah 6 juta sekian.  Atas pajak terutang di tahun 2007 itu pula WP mengajukan pengurangan PBB sehingga kemudian turun SK Pengurangan PBB sebesar 15% atas pajak terutangnya.  Secara logika matematika, jumlah pajak terutang sebesar 6 juta sekian ketika dikurangi sebesar 15% tidak akan menghasilkan angka pajak terutang sebesar 3 juta.  PBB terutang yang seharusnya dibayar oleh WP tersebut masih sekitar 5 juta sekian, lalu kemana angka selisih dari hasil pengurangan PBB terutang di tahun 2007 itu?

Hampir mustahil, loket pembayaran PBB dari pihak bank bisa mencetak angka yang berbeda dengan catatan PBB terutang di dalam SISMIOP.  Ketika WP membayar dengan hasil yang tidak sesuai dengan jumlah PBB terutangnya, secara otomatis pihak bank akan menolak karena angka pajak terutang di dalam STTS tidak bisa diubah, direkayasa, ataupun dihapus secara sistem.  Semua perhitungan, pencetakan, bahkan validasi pembayaran dilakukan secara computerized antara pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan pihak bank.

Lima keganjilan inilah yang menjadi alasan bagi KPP untuk menyatakan bahwa STTS WP tersebut adalah fiktif.  Palsu!

Dari pengalaman STTS fiktif inilah, maka akan sangat baik jika pegawai pajak lebih berhati-hati lagi terhadap kasus-kasus seperti ini.  Kejelian dan kerjasama petugas TPT di seksi Pelayanan, pegawai perekaman di seksi PDI, dan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di seksi Penagihan sangat dibutuhkan.  Idealnya lagi, setelah menemukan indikasi STTS, SSB, atau SSP fiktif seperti kasus di atas maka segera lakukan konfirmasi dengan pihak bank.  Apakah benar objek pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) telah melakukan pembayaran atas tahun-tahun yang bersangkutan.

STTS, SSB, dan SSP fiktif inilah yang sering menjadi penyebab utama tingginya tunggakan pajak negara.  Pajak belum disetor dan masuk ke kas negara, namun WP sudah memegang tanda bukti pembayaran (fiktif) ketika ditagih untuk membayar tunggakan-tunggakan pajaknya.

Kasus seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja.  Secara angka nominal memang kecil, tidak mencapai angka puluhan juta.  Tapi jika kasus-kasus seperti ini makin marak dan tidak ada tindakan sanksi yang tegas terhadap WP, maka bukan tidak mungkin potential loss penerimaan negara akan semakin besar.  Setidaknya, harus ada efek jera yang didapatkan oleh WP-WP “nakal” atas pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan. (blog.akusukamenulis)

 

*dikirim ke Bidang Pengembangan SDM – KITSDA DJP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: