PNS dan Kemakmuran Negeri


Pasca turunnya Soeharto tahun 1998, muncul agenda besar reformasi yang menginginkan good governance dilaksanakan di Indonesia dan mewujudkannya dalam bentuk reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah kemampuan aparatur negara untuk memberikan pelayanan prima. Tujuan reformasi birokrasi yang lain adalah produktivitas tinggi dan bertanggungjawab dalam mencapai hasil yang optimal oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya.

Pada tahun 2008 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. Berdasarkan peraturan ini, latar belakang reformasi birokrasi adalah:

1.       Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlangsung.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik.

3.       Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah.

4.       Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah yang masih rendah.

5.       Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

Visi dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan misi reformasi birokrasi diantaranya adalah penyempurnaan peraturan sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi untuk memodernisasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, perbaikan remunerasi sumber daya manusia, menyederhanakan sistem dan prosedur kerja, serta mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Salah satu konsekuensi logis dari reformasi birorasi ini, take home pay PNS mengalami peningkatan. Dan secara langsung, hal ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi negeri. Juga government expenditure yang terkait dengan operasional kerja pemerintahan sehari-hari, misalnya Perjalanan Dinas menggunakan transportasi udara dan konsinyering di hotel atau villa. Kesemuanya ini memberikan sumbangsih berarti bagi kemakmuran negeri.

Kalau kita ingat-ingat lagi, rumus pertumbuhan ekonomi memuat konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintahan. Artinya setiap pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan pemerintah, akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negeri.

Namun ketika melihat kondisi ini, yaitu semakin banyak masyarakat Indonesia yang “berada”, ada hal lain yang tak kalah penting untuk dipikirkan. Daya beli masyarakat yang semakin meningkat harus diimbangi dengan penyediaan layanan yang sepadan dengan daya beli tersebut. Misalnya ketika semakin banyak orang yang mampu membayar ongkos perjalanan udara (pesawat), maka maskapai penerbangan perlu memikirkan bagaimana menampung orang-orang yang membutuhkan layanan perjalanan udara ini. Contoh lain, ketika semakin banyak PNS yang mampu membeli mobil pribadi, maka perlu juga dipikirkan bagaimana menambah bangunan infrastruktur jalan.

Masyarakat semakin makmur, negeri semakin sejahtera, dan banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Jayalah Indonesia!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: