Harapan Masyarakat kepada PNS


Ribuan orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk melamar sebagai Pegawai negeri sipil (PNS). Tentu banyak motivasi yang menggerakkannya. PNS adalah pelayan masyarakat. Bahkan dalam bahasa Inggri, PNS diartikan sebagai “Civil Servant”. PNS sebagai pelayan masyarakat adalah paradigma baru. Selama ini PNS identik dengan golongan yang harus dilayani. PNS kedudukannya sama dengan masyarakat lain. Hanya saja mereka bekerja pada sektor yang berbeda yakni sektor pemerintah/publik. Masyarakat pada umumnya sangat menaruh harapan pada PNS. Oleh karena itu PNS memiliki kewajiban untuk memanage (hold)

 

1. Kantor pemerintah

 

Kantor di sini bermakna luas. Kantor adalah tempat kerja. Tidak hanya ruangan dengan meja, kursi, dan komputer. Taman bagi dinas pertamanan, sekolah, dan puskesmas juga kantor. Kantor pemerintah adalah milik masyarakat. Setiap orang berhak mendapat pelayanan di sana. Pengelolaan infrastruktur kantor adalah dengan memperhatikan kondisi di sana. Jika kurang baik, segera laporkan kepada satuan atas atau pimpinan. Misalnya kalau PNS di sekretariat tidak dapat komputer, maka tidak perlu menunggu pimpinan tahu sendiri. Terlebih bagi yang sudah menjadi pejabat, sense peduli lingkungan seperti ini perlu. Mereka punya power. Jika ada kendala, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

 

Kemudian di masalah suprastruktur. Seringkali pemberian layanan terhalang dengan peraturan-peraturan yang tidak akomodatif. Perlu masukan bawahan dan dukungan pimpinan untuk merubahnya. Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman baku untuk memberikan layanan. Namun demikian, perlu fleksibilitas jika kondisi sudah darurat. Ada kondisi “force majeur” yakni peraturan perlu “diterobos” demi mengeliminasi keadaan yang lebih buruk. Untuk menghindari permisifisme, perlu kriteria yang jelas untuk menentukan kondisi darurat. Lebih baiknya kriteria tersebut tertulis di SOP untuk mengurangi perdebatan.

 

2. Aset Publik

 

Pada dasarnya, rakyat-lah yang memiliki aset publik. PNS bekerja menggunakan aset tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aset publik juga disebut sebagai kekayaan negara. Sebelum tahun 2004, kita tidak tahu berapa aset negara yang sebenarnya, baik itu aset bergerak (kendaraan dan peralatan) maupun aset tidak bergerak (tanah dan bangunan). Sekarang aset tersebut dinilai dan dihitung. Hasilnya dimasukkan ke neraca pemerintah. PNS menggunakan aset pemerintah bertanggung jawab dalam memeliharanya. Bukan seperti menggunakan mobil plat merah untuk keperluan pribadi atau kepentingan keluarganya sematan. PNS memiliki tanggung jawab moral agar aset tersebut bermanfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat.

 

3. Kepercayaan Publik

 

Reformasi Birokrasi yang kemudian dilanjutkan dengan tranformasi kelembagaan bertujuan untuk membentuk kepercayaan publik. Bayangkan jika publik sudah tidak percaya lagi kepada PNS yang notabene bagian dari pemerintah. Bayangkan jika kasus beberapa oknum pegawai bisa membuat masyarakat acuh terhadap kewajiban mereka. Maka roda pemerintahan tidak akan jalan. Cita-cita bangsa akan jalan di tempat. Tanpa kepercayaan publik, PNS tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kepercayaan publik inilah yang harus dipertahankan, bahkan kalau perlu ditinggakatkan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

 

PNS harus dapat menentukan macam pelayanan kepada masyarakat. Beberapa layanan unggulan di beberapa unit layanan adalah buah dari kemampuan tersebut. Oleh karena itu, PNS harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keinginan masyarakat. Selain itu, dalam manajemen berbasis kinerja, PNS harus bisa memonitor target dari setiap layanan yang diberikannya. Seorang guru harus bisa memonitor kinerja kegiatan belajar mengajarnya. Seorang guru juga bertanggung jawab terhadap kelulusan peserta didiknya. Target guru lebih dari itu. Masyarakat tidak hanya ingin siswa-siswa guru tersebut lulus saja, tapi juga meningkat perilaku baiknya. Bahkan lebih dari itu! siswa-siswa tersebut harus bisa menjadi bagian dari pembangunan dengan bekal ahlak mulia dan ketakwaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

 

Siko Dian Sigit Wiyanto

Sumber: hasil perenungan Ceramah Umum Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Dr. R.B. Permana Agung Darodjatun, M.A. di Gedung G Kampus STAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: