Peran Strategis Pusat Investasi Pemerintah dalam Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih


Sisa anggaran lebih (SAL) dari APBN tiga tahun terakhir telah mencapai puluhan triliun rupiah. seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 jumlahnya telah mencapai Rp 66.523.922.425.799. dalam UU APBN 2009 disebutkan bahwa sisa anggaran lebih itu digunakan untuk menalangi dana realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu. Saldo ini tidak termasuk termasuk saldo anggaran lebih yang merupakan saldo kas di Badan Layanan umum (BLU), yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungiawaban pelaksanaan APBN.

Penggunaan ini dijabarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan dan SAL tersebut dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. SAL digunakan untuk menalangi pembayaran di awal tahun atau pada keadaan tertentu. Maksudnya, apabila belum ada penerimaan yang masuk ke  Kas Negara. Selain itu, pemerintah dapat Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqara (APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran ‘berikutnya.

SAL tahun Anggara 2009 berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp43.347.021.844.114 merupakan saldo awal SAL Tahun Anggaran 2009 setelah penyesuaian. Pada TA 2009 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp23.176.900.581.685, sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp66.523.922.425.800. Ketika SAL tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutup defisit Tahun Anggaran 2010. Harus membahasnya bersama DPR. Penggunaan SAL yang ada di Badan Layanan Umum tidak harus memperoleh persetujuan dari DPR.

Penggunaan SAL sebaiknya memperhatikan jumlah utang Indonesia yang telah mencapai Rp 1.627 triliun per akhir Juli 2010, jumlah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp 1.044 triliun dan pinjaman sebesar Rp 583 triliun. Utang tersebut merupakan beban tersendiri bagi masyarakat. Penerbitan obligasi di dalam negeri yang tidak terkendali akan menimbulkan crowding out effect. Artinya, seringnya pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) telah mendesak investasi swasta dengan menghambat kredit bank.

Besarny SAL adlam jumlah yang banyak menandakan kurang efektifnya penyerapan anggaran. Potensi pertumbuhan ekonomi dari suntikan belanja pemerintah kurang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditambah lagi terlebih tren belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun. Meskipun target pertumbuhan bisa tercapai, tapi pajak yang ditarik pemerintah dalam jumlahnya sangat besar besar. Pajak ini diharapkan akan digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhannya sehingga multiplier effect-nya mampu menggerakkan roda perekonomian kemudian menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja untuk menanggulangi pengangguran.

Sejak adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, lahir peran baru yang diemban oleh Pemerintah yaitu melaksanakan investasi. Penyebabnya adalah kegagalan pasar dalam menyediakan barang-barang publik. Ketersediaan barang-barang publik (Public Goods) inilah sebagai salah satu syarat terciptanya kesejahteraan umum. Peran pemerintah dalam menyediakan public goods tersebut salah satunya dengan investasi.

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Singapura  (Temasek) dan  Malaysia (Khazanah). Dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. PP tersebut memisahkan fungsi regulator dan fungsi operator dalam investasi pemerintah. Fungsi regulator dipegang oleh Direktorat Pengelolaan Dana Investasi Ditjen Perbendaharaan. PIP sendiri memegang fungsi operator. Pemisahan fungsi ini adalah untuk menciptakan check and balances.

Pusat Investasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Pusat Investasi Pemerintah merupakan instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pembentukan Pusat Investasi Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Organisasi PIP dalam PMK tersebut dinyatakan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

PIP menjalankan pola Pengelolaan Keuangan Berbentuk Badan Layanan Umum merupakan hal yang baru. Tujuan dibentuknya BLU PIP adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam Rancangan Bisnis Anggaran Tahun 2011, PIP berusaha mengembangkan instrumen portofolio investasinya Dana kelolaan akan dialokasikan pada investasi pinjaman, penyertaan modal, dan surat berharga. Dana ini berasal dari Rekening Rekening Induk Dana Investasi yang pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dalam Rekening Induk Dana Investasi.  Kepala Pusat Investasi Pemerintah membuka. Rekening Induk Dana Investasi pada bank umum setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.   Sumber dana pada Rekening Induk Dana Investasi berasal dari APBN. Di akhir tahun anggaran, sisa dana yang ada itulah yang akan menjadi salah satu komponen Saldo Anggaran Lebih (SAL). Meski demikian penggunaannya tidak harus melalui ijin DPR.

Proyeksi Portofolio Investasi PIP pada Tahun Anggaran 2010 terdiri dari  dalam bentuk investasi pinjaman antara lain adalah 9,5 % Equity (surat berharga), 6,0 % pinjaman, dan 84,7 % berbentuk penugasan khusus. Investasi dalam bentuk equity itu antara lain terdiri dari saham dan surat utang. Sedangkan pemberian pinjaman dan penugasan khusus tersebut adalah bentuk investasi langsung. Kedua jenis investasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

PIP telah menghasilkan surplus yang meningkat dari Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp190,18 miliar menjadi Rp447,37 miliar. Dan Kas yang ada di rekening Induk Dana Investasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.990.129.771.975 rupiah. Kas tersebut masuk ke dalam Saldo Anggaran Lebih TA 2009 dalam akun Kas Pada BLU.

Sebagai contoh investasi yang dilakukan PIP dalam bentuk investasi langsung adalah

1.         Investasi Pada Pembangunan Jalan dan Jembatan

perjanjian pinjaman modal kerja atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Molibagu-Mamalia-Taludaa di Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Nindya Karya (persero pada tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai pinjaman Rp15 milyar dari keseluruhan nilai proyek sebesar Rp42 Milyar.

2.         Investasi Pada Infrastruktur Pengairan

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerjasama atas pekerjaan rehabililasi Bendungan Gintung dan Irigasi Satang Anai dengan PT Nindya Karya (Persero) senilai 29 milyar rupiah dalam jangka waktu selama 18 bulan

Meski jumlah imbal hasil investasi tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak atau PNBP lainnya, Pusat Investasi Pemerintah memberikan nilai tambah dalam hal lain sesuai dengan tujuan awal dibentuknya PIP. PIP diharapkan menjadai katalisator bagi penyediaan barang publik. Salah satu bentuk barang publik adalah infrastruktur.

SaldoAnggaran lebih (SAL) memiliki tren yang menaik. Kedudukan SAL sangat penting dalam memutar roda Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. SAL ibarat uang jaga-jaga dan dapat digunakan berdasarkan prioritas. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa SAL diproiritaskan untuk menutup defisit APBN. Terjaganya APBN terhadap jumlah dan proporsi defisit meningkatkan keterjaminan fiscal sustainability dalam menggerakkan roda perekonomian.

Meski demikian, SAL yang terus menaik-berdasarkan-proporsi tadi, mengindikasikan bahwa APBN kurang sehat. Penyebabnya antara lain kurangnya penyerapan anggaran. Memang dalam Performance Budgeting System sangat berbeda dengan anggaran berbasis ‘penyerapan’.  Perlu diperhatikan bahwa belanja pemerintah dalam APBN telah menembus Rp1.000,- (satu kuadriliun). Kurangnya penyerapan ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tidak optimal.

Diharapkan dari belanja pemerintah tersebut sektor produksi bergerak. Jika masih ada sisa terlalu banyak (SAL) di akhir tahun anggaran, opportunity cost-nya tinggi. Penarikan pajak oleh pemerintah sedikit banyak mengurangi ‘jatah’ sektor produksi melakukan ekspansi usahanya.

Meski SAL jumlahnya banyak, tidak semuanya digunakan untuk mengurangi defisit anggaran. Bahkan proyeksi penyerapan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap dipertahankan. SAL seharunya bisa menutup beban utang itu agar tidak terakumulasi terlalu banyak.

Pendirian PIP sebagai wakil pemerintah dalam mengelola investasi merupakan langkah strategis untuk menyediakan barang publik sekaligus memanfaatkan kas negara yang ‘idle’. Sampai saat ini kinerja keuangan PIP termasuk mengesankan. SAL pada PIP terus bertambah ini semata-mata untuk investasi dalam rangka menjadi katalisator pembangunan.

SAL sebaiknya benar-benar digunakan untuk menutup defisit sehingga penyerapan penerimaan pembiayaan dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Negara Syariah (Sukuk), serta penarikan pinjaman dari luar negeri dapat ditekan. Hal itu selain mengurangi beban negara, juga untuk mencegah crowding out effect. Investasi langsung oleh PIP sebaiknya terus ditingkatkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur dengan mekanisme public-privat partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan. Mengingat SAL digunakan sebagai dana talangan pada awal tahun anggara, maka sebaiknya ditetapkan berapa jumlah SAL yang harus tersisa di rekening SAL pada BI, Rekening BUN pada BI, Rekening KPPN, dan Rekening pada Penempatan Bank Umum secara proporsional dibandingkan jumlah rencana pendapatan pada tahun anggaran yang akan datang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: