Sengkarut PP No. 14 Tahun 2010, Kemanakah Arah Pendidikan Kedinasan?


Pada 22 Januari 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kedinasan telah mewarnai dunia pendidikan tanah air sejak lama. Latar belakang adanya pendidikan kedinasan ini adalah kebutuhan pegawai kementerian/lembaga akan pegawai yang berkompeten sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kementerian/Lembaga menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan yang diantaranya adalah mendirikan perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini mengambil calon mahasiswa/tarunanya dari lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat.

PTK dari dulu hingga sekarang telah menjadi primadona karena selain bebas dari biaya pendidikan, lagipula kesempatan kerja telah siap menerima alumni dari PTK-PTK dengan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau calon pegawai negeri (CPNS) sungguh menggiurkan. Hal ini dapat kita ketahui dari animo masyarakat terhadap penerimaan mahasiswa baru di PTK-PTK yang relatif tinggi dibanding dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan seringkali jika seorang calon mahasiswa diterima di beberapa perguruan tinggi dan salah satunya adalah perguruan tinggi kedinasan, maka biasanya PTK-lah yang menjadi pilihan. Lalu kemanakah arah kebijakan pemerintah terhadap eksistensi PTK-PTK tersebut dengan adanya PP No.14 tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi Kedinasan?

Pada umumnya, Jenjang pendidikan pada perguruan tinggi kedinasan baru pada sampai tingkat program diploma (prodi). Boleh dikatakan sampai saat ini pendidikan kedinasan yang memberikan pendidikan sampai sarjana (S-1) meski beberapa PTK telah menyelenggarakan prodi IV (DIV) yang disamakan tingkatnya dengan S-1. Akan tetapi dalam peraturan ini disebutkan bahwa “pendidikan kedinasan program pendidikan profesi setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan yang ada pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, baikpada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan non formal (pasal 5 ayat 1) PP No 14 tahun 2010”. Dengan demikian, dari definisi ini saja, eksistensi PTK secara implisit tidak diakui.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara sistem pendidikan yang sekarang eksis dan sistem yang baru apalagi para pemangku kepentingan merasa sama sekali tidak diikutsertakan dalam merumuskan peraturan ini. Eksistensi perguruan tinggi kedinasan yang sekarang ada pun seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Kepolisian (AKPOL) dan perguruan tinggi kedinasan lain sedang terancam eksistensinya. Hal perlu dipertanyakan adalah apakah pembentukan perguruan tinggi kedinasan seperti yang disebutkan tadi menjadi badan hukum pendidikan akan merubah sistem pendidikan kedinasan yang ada? Misalnya apakah lulusan sekolah menengah atas masih dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan gratis. Lima puluh persen ke atas mahasiswa PTK adalah golongan masyarakat menengah ke bawah.

Arah kebijakan dalam peraturan ini tidak berimbang karena yang dimaksud pendidikan kedinasan di sini seperti pelatihan kompetensi bagi pegawai negeri maupun calon pegawai negeri adalah seperti program pendidikan dan latihan (diklat) yang sekarang ini dikenal. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pegawai negeri/calon pegawai negeri yang tidak sarjana atau telah lulus D-IV? apakah mereka tidak memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan kedinasan. Sedangkan kita ketahui pegawai negeri di suatu kementerian/lembaga tidak melulu berisi lulusan sarjana atau sederajat. PP ini ‘menawarkan’ Alternatif-alternatif perubahan status dan bentuk pendidikan kedinasan yang terbentuk dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tetap saja, jika dipandang keseluruhan, alternatif-alternatif ini cenderung menekan keberadaan PTK.

Anggapan yang menyatakan bahwa PTK menghamburkan uang negara tidak beralasan, pasalnya peserta didik PTK sudah diberi keterampilan teknis yang sesuai dengan tugas yang akan mereka hadapi saat mereka bekerja nanti. Jadi tidak perlu harus ada diklat lagi karena saat lulus mereka telah siap pakai. Selain itu, anggapan lain bahwa para lulusan PTK memiliki paradigma dilayani daripada melayani sama sekali tidak memiliki dasar. Justru dengan pendidikan di PTK mereka telah dikenalkan dengan budaya birokrasi sesuai dengan good governance. Dengan mendapat beasiswa dengan kuliah di PTK membuat para peserta didik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Jika anggapan-anggapan itu berasal dari PTN maupun PTS rasanya cukup berasalan karena PTK telah menggerus marketshare PTN maupun PTS karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

Sehingga meskipun PP ini telah diberlakukan, ada beberapa hal yang hendaknya harus diperhatikan pemerintah yaitu:
1. Sekolah tinggi kedinasan merupakan jenjang pendidikan tinggi alternatif bagi lulusan sekolah menengah atas yang tidak atau kurang mampu karena pada umumnya sekolah kedinasan gratis atau berbiaya rendah. Apalagi dengan ironi semakin mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri saat anggaran pendidikan telah memperoleh porsi anggaran terbesar diantara kementerian/lembaga lain;
2. Kementerian/ lembaga sangat membutuhkan fresh graduate yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan.  Jika jenjang pendidikan kedinasan masih menunggu lulusan sarjana atau DIV, maka kementerian/lembaga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik mereka lagi. Waktu tunggu kementerian/lembaga menjadi lebih lama sedangkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang ada mendesak. Jelas-jelas ini tidak efisien.
3. Pendidikan kedinasan kembali ke tujuan awal yakni memberikan pendidikan sesuai dengan kharakreristik tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang tidak atau belum dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dapat terjaga atau bahkan ditingkatkan;
4. Kementerian/lembaga lebih dapat menyesuaikan kurikulum dan sistem pendidikan kedinasan sesuai dinamikanya karena lebih mudah dan cepat dapat memperoleh informasi. Terlebih dengan tengah bergulirnya program reformasi birokrasi, dinamika tersebut akan mengalami percepatan yang cukup tinggi;
5. Penyelenggara pendidikan kedinasan bagi sekolah tinggi kedinasan tetap pada kementerian negara/lembaga dengan pengawasan dan pembinaannya di bawah Kementerian Pendidikan Nasional c.q. Ditjen Pendidikan Tinggi. Dengan ini, peran Kementerian Pendidikan Nasional tidak dinafikan;
6. Perguruan tinggi kedinasan harus diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi dan lebih dibukanya peluang bagi alumni PTK untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi non kedinasan. Karena sekarang ini masih ada perbedaan pandangan dari perguruan tinggi non kedinasan ketika menerima alumni dari PTK;
7. Pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari PP No.14 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi Kedinasan, khususnya yang mengatur eksistensi PTK-PTK yang ada. Peraturan turunan tersebut diharapkan mampu memperjelas dan mempermudah implementasi PP tersebut.
8. Jika hal-hal tersebut diatas tidak dapat diakomodir maka PP ini harap ditinjau kembali dengan melibatkan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) yang ada. Pemerintah dan petinggi perguruan tinggi kedinasan perlu duduk bersama untuk meninjau kembali PP tersebut dalam menemukan win-win solution.

1 Comment (+add yours?)

  1. rakyat jelata
    Mar 02, 2012 @ 11:19:38

    saya koq kurang sependapat dengan statement bapak ” Dengan mendapat beasiswa dengan kuliah di PTK membuat para peserta didik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat” karena kenyataannya yang melakukan penyimpangan di kementerian yang mempunyai PTK adalah kebanyakan lulusan PTK itu… jadi saya pikir ngk kalau kuliah gratis terus kualitas pelayanan dan moral pejabat jadi baik.. liat beberapa contoh gayus, Dhana, hakim dan jaksa kebanyakan dari PTK pak

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: