Tranformasi Kelembagaan, Episode Baru Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang selama lima tahun belakangan ini digembar-gemborkan telah merubah sebagian wajah birokrasi Indonesia. Ada yang sudah berhasil , ada yang sedang merintis, bahkan ada pula yang belum melakukannya. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses dan bukan sebuah tujuan akhir. Seperti halnya kesuksesan, kesuksesan bukan merupakan tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi, mungkin belum sempurna, namun setidaknya banyak hal sudah berubah menjadi lebih baik.

 

Sekarang jamannya reformasi kelembagaan. Sebagaiamana kita ketahui bersama reformasi birokrasi terdiri dari tiga pilar utama yakni penyempurnaan struktur organisasi dengan penajaman tugas dan fungsi di setiap unit kerja, penyempurnaan proses bisnis (standard operating procedure), dan penataan Sumber Daya Manusia. Meski demikian, pelayanan masih ada beberapa yang perlu dibenahi, profesionalisme birokrat perlu ditingkatkan, pelayanan harus mengikuti perkembangan jaman, sebagai contoh adalah pengenalan teknologi informasi. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan efisiensi kerja serta memperkokoh kelembagaan.

 

Reformasi Birokrasi selama ini sudah baik namun banyak pengamat khawatir. Mereka khawatir kalau reformasi birokrasi ini tidak menyentuh hal-hal yang tak dapat dilihat kasat mata. Rhenald Kasali, dalam bukunya-Myelin- menyebutnya sebagai intangible asset/aktiva. Kalau di Honda, nilai yang paling menonjol adalah inovasi tiada henti. Di Blue Bird, nilai yang paling menonjol adalah kejujuran. Dalam sistem akuntansi manapun, intangible asset tidak dapat dinilai, tapi kenyataannya ada. Aset inilah yang tidak dapat dicuri oleh lembaga lain terlebih dalam waktu yang pendek.

 

Peningkatan kelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai langkah, di antaranya dengan meningkatkan koordinasi antar individu juga organisasi. Kementerian Keuangan adalah organisasi besar dan merupakan living organism. Artinya organisasi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Transformasi kelembagaan adalah perubahan nilai-nilai organisasi dan pendekatan dalam menciptakan nilai-nilai baru tersebut. Tranformasi kelembagan bukan berarti merubah total apa yang sudah baik, melainkan menyempurnakan yang sekiranya masih kurang.

 

Untuk melakukan tranformasi kelembagaan kita memerlukan orang-orang yang berkompeten. Syarat orang-orang yang berkompeten adalah:

1. memenuhi persyaratan baik secara pangkat maupun pengalaman.

Pangkat yang tinggi namun miskin pengalaman tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan. Pengalaman adalah sarana untuk membentuk karakter bijaksana. Kadang-kadang, orang promosi hanya karena pangkatnya saja yang tinggi, namun miskin pengalaman.

2. Mempunyai kemampuan, baik itu hardskill maupun softskill

Kemampuan ini diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang optimal. hardskill adalah kemampuan dalam bidang tertentu dan lebih mengarah kepada kecerdasan fisik. Sedangkan softskill adalah kemampuan dalam hal berkomunikasi dan mengelola emosi dan lebih mengarah pada kecerdasan emotional.

3. Menyesuaikan diri dengan ekspektasi rakyat, institusi, dan stakeholder

Di sektor swasta/privat kita mengenal istilah “customer oriented” untuk menciptakan service exellent/pelayanan prima. Di sektor pemerintah/publik, “customer”nya lebih luas lagi, yakni stakeholder (pemangku kepentingan). stakeholder eksternal diantaranya adalah rakyat, sementara stakeholder internal adalah pegawai atau institusi itu sendiri.

 

Di balik setiap pertumbuhan yang pesat dan di balik setuap kesuksesan yang besar adalah komitmen untuk mengembangkan personalnya. jangan sampai ada lagi mentalitas kepiting. Mentalitas iri dengki yang tidak mau membiarkan rekan/bawahannya berkembang. Jika minimal ada dua kepiting mau sudah masuk ember, tidak perlu tutup, karena satu sama lain akan saling tarik menarik, tidak akan membiarkan temannya lolos. Tujuan akhir  dari transformasi kelembagaan adalah menciptakan kepercayaan publik. Segala kebijakan pemerintah akan berjalan baik jika adalah dukungan rakyat/masyarakat.

 

Siko Dian Sigit Wiyanto

PNS dan Kemakmuran Negeri

Pasca turunnya Soeharto tahun 1998, muncul agenda besar reformasi yang menginginkan good governance dilaksanakan di Indonesia dan mewujudkannya dalam bentuk reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah kemampuan aparatur negara untuk memberikan pelayanan prima. Tujuan reformasi birokrasi yang lain adalah produktivitas tinggi dan bertanggungjawab dalam mencapai hasil yang optimal oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya.

Pada tahun 2008 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. Berdasarkan peraturan ini, latar belakang reformasi birokrasi adalah:

1.       Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlangsung.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. More

Penerapan New Public Management di Indonesia (Sebuah Opini)

Depkeu

Dino Yudha Anindita
Diploma-IV Akuntansi Pemerintahan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Februari 2009

Dimuat detik.com di tautan: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/01/07/080849/1273191/471/penerapan-new-public-management-di-indonesia?882205470

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif.

Paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang luas. Tentu saja paradigma baru ini tidak lepas dari kritik, di antaranya kapitalisme dalam sektor publik dan kekhawatiran akan menggerus idealisme pelayanan publik. (http://www.kr.co.id) More