Harapan Masyarakat kepada PNS

Ribuan orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk melamar sebagai Pegawai negeri sipil (PNS). Tentu banyak motivasi yang menggerakkannya. PNS adalah pelayan masyarakat. Bahkan dalam bahasa Inggri, PNS diartikan sebagai “Civil Servant”. PNS sebagai pelayan masyarakat adalah paradigma baru. Selama ini PNS identik dengan golongan yang harus dilayani. PNS kedudukannya sama dengan masyarakat lain. Hanya saja mereka bekerja pada sektor yang berbeda yakni sektor pemerintah/publik. Masyarakat pada umumnya sangat menaruh harapan pada PNS. Oleh karena itu PNS memiliki kewajiban untuk memanage (hold)

 

1. Kantor pemerintah

 

Kantor di sini bermakna luas. Kantor adalah tempat kerja. Tidak hanya ruangan dengan meja, kursi, dan komputer. Taman bagi dinas pertamanan, sekolah, dan puskesmas juga kantor. Kantor pemerintah adalah milik masyarakat. Setiap orang berhak mendapat pelayanan di sana. Pengelolaan infrastruktur kantor adalah dengan memperhatikan kondisi di sana. Jika kurang baik, segera laporkan kepada satuan atas atau pimpinan. Misalnya kalau PNS di sekretariat tidak dapat komputer, maka tidak perlu menunggu pimpinan tahu sendiri. Terlebih bagi yang sudah menjadi pejabat, sense peduli lingkungan seperti ini perlu. Mereka punya power. Jika ada kendala, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

 

Kemudian di masalah suprastruktur. Seringkali pemberian layanan terhalang dengan peraturan-peraturan yang tidak akomodatif. Perlu masukan bawahan dan dukungan pimpinan untuk merubahnya. Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman baku untuk memberikan layanan. Namun demikian, perlu fleksibilitas jika kondisi sudah darurat. Ada kondisi “force majeur” yakni peraturan perlu “diterobos” demi mengeliminasi keadaan yang lebih buruk. Untuk menghindari permisifisme, perlu kriteria yang jelas untuk menentukan kondisi darurat. Lebih baiknya kriteria tersebut tertulis di SOP untuk mengurangi perdebatan.

 

2. Aset Publik

 

Pada dasarnya, rakyat-lah yang memiliki aset publik. PNS bekerja menggunakan aset tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aset publik juga disebut sebagai kekayaan negara. Sebelum tahun 2004, kita tidak tahu berapa aset negara yang sebenarnya, baik itu aset bergerak (kendaraan dan peralatan) maupun aset tidak bergerak (tanah dan bangunan). Sekarang aset tersebut dinilai dan dihitung. Hasilnya dimasukkan ke neraca pemerintah. PNS menggunakan aset pemerintah bertanggung jawab dalam memeliharanya. Bukan seperti menggunakan mobil plat merah untuk keperluan pribadi atau kepentingan keluarganya sematan. PNS memiliki tanggung jawab moral agar aset tersebut bermanfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat.

 

3. Kepercayaan Publik

 

Reformasi Birokrasi yang kemudian dilanjutkan dengan tranformasi kelembagaan bertujuan untuk membentuk kepercayaan publik. Bayangkan jika publik sudah tidak percaya lagi kepada PNS yang notabene bagian dari pemerintah. Bayangkan jika kasus beberapa oknum pegawai bisa membuat masyarakat acuh terhadap kewajiban mereka. Maka roda pemerintahan tidak akan jalan. Cita-cita bangsa akan jalan di tempat. Tanpa kepercayaan publik, PNS tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kepercayaan publik inilah yang harus dipertahankan, bahkan kalau perlu ditinggakatkan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

 

PNS harus dapat menentukan macam pelayanan kepada masyarakat. Beberapa layanan unggulan di beberapa unit layanan adalah buah dari kemampuan tersebut. Oleh karena itu, PNS harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keinginan masyarakat. Selain itu, dalam manajemen berbasis kinerja, PNS harus bisa memonitor target dari setiap layanan yang diberikannya. Seorang guru harus bisa memonitor kinerja kegiatan belajar mengajarnya. Seorang guru juga bertanggung jawab terhadap kelulusan peserta didiknya. Target guru lebih dari itu. Masyarakat tidak hanya ingin siswa-siswa guru tersebut lulus saja, tapi juga meningkat perilaku baiknya. Bahkan lebih dari itu! siswa-siswa tersebut harus bisa menjadi bagian dari pembangunan dengan bekal ahlak mulia dan ketakwaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

 

Siko Dian Sigit Wiyanto

Sumber: hasil perenungan Ceramah Umum Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Dr. R.B. Permana Agung Darodjatun, M.A. di Gedung G Kampus STAN.

Ingatkan Aku Jika Aku Korupsi

Sejak adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kampanye anti korupsi semakin gencar. Kampanyae anti korupsi dilakukan melalui media mainstream seperti TV dan Harian maupun melalui media below the line seperti penyelenggaraan seminar dan pencetakan brosur-brosur. Saking gencarnya teman-teman di KPK, khususnya di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat mengaku sangat sibuk. Menyelenggarakan pendidikan anti korupsi adalah salah satu tugas KPK. Akan tetapi tidak hanya KPK saja yang bertanggungjawab melakukannya. Perlu dukungan dari seluruh komponen masyarakat terlebih di bidang pendidikan.

Kenapa di bidang pendidikan? Karena di sekolah dan kampuslah karakter seseorang dibentuk untuk menjadi orang baik. Tidak ada satu institusi pendidikan yang mengajarkan korupsi. Saya heran ketika ada dosen yang dikejar-kejar wartawan lantaran mantan mahasiswanya korupsi. Terlebih tak satu rupiah pun yang ia terima dari hasil korupsi tersebut. Ketika siswa atau mahasiswa lulus dari tempat pendidikannya, ia telah menginjakkan kakinya di ‘dunia nyata’. Dunia yang bisa jadi tidak ‘ideal’ seperti yang terbayang waktu di kampus. Di dunia pekerjaan, seseorang akan bertemu banyak orang dengan berbagai kepentingannya. Meski banyak orang baik, tapi ada pula yang jahat. Intinya tidak semua orang baik. Awalnya kecil atau sedikit. Tapi, jumlah seperti itulah yang akan membuat orang ketagihan. Seperti orang yang kecanduan narkoba.

Kita perlu melakukan refleksi, apakah materi pengajarang Anti Korupsi di institusi pendidikan sudah tepat? Sekiranya materi anti korupsi yang ideal adalah mampu menggerakkan hati peserta didik dan bukan sekedar menghapal pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jika hanya menghapal dan mengetahui saja, malah bisa jadi korupsi yang dilakukan semakin rumit. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan bisa dipelintir. Orang malah semakin yakin bagaimana caranya agar korupsi tidak ketahuan. Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena selama ini, barangkali pendidikan anti korupsi belum menyentuh hati dan masih menyentuh akal/logika saja. Mahasiswa perlu merasakan apa akibatnya jika dia korupsi nantinya. Mungkin perlu diadakan studi tour ke lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya berhenti ketika mahasiswa wisuda atau yudisium. Karena saat mereka menghadapi ujian sebenarnya di tempat kerja, justru saat itulah mereka membutuhkan bimbingan. Di manapun, jika ada pegawai yang baru masuk, baik di sektor publik maupun swasta, akan rawan dengan tekanan, baik dari atasannya, senior maupun, publik. Seorang Account Representative (AR) di sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama pernah bercerita kalau dia pernah dikasih uang map (lebih besar dari amplop) dari seorang wajib pajak. “Maaf Bu, di kanan kiri saya ada CCTV yang siap merekam apa yang ibu lakukan ini pada saya.” Serta merta map berisi uang tersebut ditarik. Kemudian Ibu itu bilang, “Maaf.” Dari universitas manapun, software antivirus korupsi secara default sudah terinstal di benak para mahasiswa. Hanya saja, anti virus itu tidak update. Kalau antivirus tidak update, maka komputer manapun akan ’sakit’. Perang antara antivirus dan virus sebenarnya adalah perlombaan, siapa dulu yang paling update.

Bagaimana cara meng-update-nya? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Intinya peduli dengan lingkungan kita. Pimpinan yang bersih, bukan berarti bawahannya juga pasti bersih. Pemberantasan korupsi bisa mencontoh dakwah Nabi Muhammad shollallahu’alaihi wassalam yakni bottom-up model. Mulailah dari grassroot. Semua yang di atas bukankah berasal dari bawah. Sederhananya, jika ada teman kita yang korupsi, hendaknya kita mengingatkannya. Manusia itu lemah. Kalau ada orang yang pernah melakukan korupsi, bukan berarti mereka dulunya orang jahat. Mereka mungkin orang baik hanya terpengaruh lingkungan yang tidak baik dan akhirnya terpeleset. Jika saya mendapat godaan seperti mereka, tidak ada yang menjamin saya selamat kecuali Allah menghendakinya. Semoga kita senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Siko Dian Sigit Wiyanto.

Your Job is not Your Career!

Tulisan ini dibuat setelah membaca buku “Your Job Is Not Your Career!” yang ditulis oleh Rene Suhardono.  Membaca buku sembari membuat beberapa coretan di notes, mencatat hal-hal yang dirasa penting setidaknya bagi diri saya sendiri.  Sebuah pertanyaan sederhana muncul  :  are you happy with your career? More

Mengapa I’tikaf

Tulisan kedua menggunakan T215D, 23 Ramadhan 1431 H.

Mengapa kita perlu i’tikaf? Menurut saya nih ya, tujuan utamanya seharusnya bukan untuk mengejar malam lailatul qadr, meski bisa juga dikatakan sebagai salah satu tujuan utama. Namun lebih kepada proses yang kita lakukan selama i’tikaf. Apa saja yang kita lakukan saat i’tikaf, misalnya: tilawah, sholat malam, dzikir, membahas tentang ilmu agama, atau hanya ngobrol, tidur, dan lain sebagainya?

I’tikaf kan tidak hanya dilakukan saat malam saja kan ya? Jadi kalau saat kita masuk ke dalam masjid jam berapapun, kemudian diniatkan untuk I’tikaf, insyaAllah itupun sudah terhitung i’tikaf. Jika demikian, maka tujuan utamanya bukan ‘hanya’ meraih lailatul qadr, tapi lebih kepada proses yang kita lakukan selama i’tikaf tersebut.

Memang yang dinilai adalah akhirnya, namun tentunya proses yang berada di tengah-tengah dan awalan yang dilewati juga penting untuk kita perhatikan. Maka, lakukanlah proses yang berturut-turut itu dengan ikhlash, semoga Allah berkenan atas ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadhan di tahun ini.